Sangatta, Citizens.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berhasil meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP yang dianugerahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) wilayah Kalimantan Timur karena kinerja pemerintah yang baik dalam hal pengelolaan keuangan.
Mengomentari hal tersebut, Agusriansyah Ridwan selaku anggota Komisi D DPRD PRD Kutai Timur mengatakan bahwa ia merasa bangga atas prestasi yang tentunya sangat positif tersebut.
“Alhamdulillah, tentunya yang kita harapkan kan memang bagaimana terus mempertarungkan soal itu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkapnya
Lebih lanjut, Agusriansyah mengatakan bahwa saat ini dalam sistem pelaksanaan realisasi anggaran pembangunan, pihak BPKP, BPK , dan KPK juga dilibatkan dari sisi pencegahan dan pengawasan. Bahkan, pemerintah kini tengah menerapkan MPC atau Monitoring Center of Prevention.
“Artinya, sistem pelaksanaan realisasi daripada pembangunan itu kan ada pengawasan, baik pengawasan dari BPKP, pengawasan dari BPK, termasuk pengawasan dari KPK dalam sisi pencegahan dan pengawasan,” katanya.
“Jadi saya rasa MCP juga kan sudah mulai diterapkan di Kabupaten Kutai Timur. Ini tentu saya rasa tidak main-main pemerintahan dalam proses,” sambungnya.
Disisi lain, Agusriansyah menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini, pihaknya akan agendakan dua isu dalam Ranperda, yang menurutnya masih perlu di perbaiki dan disempurnakan atau diparipurnakan.
“Nah terus yang kemarin tinggal menyisakan, Pengarusutamaan gender dan HIV Aids. Ya insya Allah ini kan sebentar lagi. Sudah finalisasi kan sebentar lagi akan paripurna dan sebagainya,” tandasnya.
Terkait jumlah usulan dalam perancangan Perda, Agusriansyah juga menambahkan, “Biasanya kan selalu kita itu kalau di inisiatif di DPRD di angka 9-10 usulan, dari pemerintah memang bisa sampai 18-19,” ujarnya.
“Alhamdulillah kan kita bisa saja sampai misalnya 8-9, tentunya termasuk diantaranya. Soal APBD, APBD murni, APBD perubahan, itu kan masuk dalam program perda juga,” lanjutnya.ADV
