Sangatta, Citizens.co.id – Momen upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) jadi kesempatan untuk melakukan evaluasi bagi dunia pendidikan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Tak terkecuali terkait sumber daya manusia (SDM). Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni mengatakan, tenaga pendidik saat ini di kawasan pedalaman mulai tersedia dengan adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun disisi lain, dirinya cukup khawatir jika tenaga guru PPPK ini malah meminta dipindahkan ke sekolah di kawasan kota. Padahal jelas sekali, kebutuhan tenaga pendidik di pedalaman menjadi sangat tinggi. Ia lalu meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutim untuk tegas terkait penempatan SDM ini.
Menjelaskan hal tersebut, Joni menegaskan, “Ya seharusnya teman-teman sudah ada penugasannya”.
Ia juga melanjutkan, “Di situ kan ada, kalau mau pindah itu ada penerima, ada yang melepas. Kalau salah satu ini tidak sinkron, tidak akan terjadi. Itu syarat terutama itu,” tandasnya.
Lebih rinci, Joni mengatakan bahwa memang sudah ada pakem dimana pemindahan tugas kerja tentu dilakukan dengan beberapa pertimbangan terlebih dahulu, terutama terkait soal kosong atau terisinya tempat yang akan menjadi tujuan perpindahan lokasi kerja.
“Jadi ada yang melepas, ada yang menerima. Kalau ada yang melepas saja, menerima tidak ada, tidak bisa. Otomatis kalau di kota ya, yang jelas tidak ada penerimaan sudah,” pungkasnya.
Dengan demikian, maka program merdeka belajar dapat diterapkan secara merata, mereka yang telah ditugaskan di pedalaman harusnya memilih rasa tanggung jawab. Yaitu menyebarkan konsep merdeka belajar agar bisa sampai dan diterapkan di pedalaman, bukan hanya di kota saja.
“Karena sudah full semua kan. Ini tidak ada celah mereka untuk mau pindah ke kota itu.” Lanjutnya.
Dengan begitu Joni berhadap bahwa siswa di pedalaman tidak perlu mengalami ketertinggalan. Ia ingin program tersebut berjalan merata, jangan sampai pedalaman selalu ketinggalan. Terlebih merdeka belajar ini sudah diatur tahap-tahapnya secara matang.ADV
