DPRD dan Pemkab Bekerja Bersinergi Dalam Wujudkan Percepatan Pembangunan

![]()
Sangatta, Citizens.co.id – Melakukan pembangunan pada suatu daerah dengan luas dan merata menggunakan anggaran belanja tentu memiliki beragam pertimbangan dalam proses pelaksanaannya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk tetap memegang integritas dan transparansi dalam setiap kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.
Menanggapi tentang adanya pandangan tentang masih minimnya angka serapan anggaran tahun ini yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur, Agusriansyah, anggota Komisi D DPRD Kutai Timur mengatakan bahwa hal itu masih dalam progres dan tidak perlu dikhawatirkan.
“Ya saya rasa sekarang kan terus berprogres, ya sebagaimana dulu dikhawatirkan teman-teman misalnya di tahun 2023, dikhawatirkan teman-teman realisasi itu akan persentasenya rendah, kan Alhamdulillah juga kita bisa lihat kan sampai ke 80-85% itu mampu terrealisasi di tahun 2023,” tuturnya.
Agusriansyah mengatakan bahwa sistem pelaksanaan realisasi pembangunan berada di bawah pengawasan BPKP, BPK, termasuk pengawasan KPK. Oleh sebab itu dalam sistem tersebut memiliki sisi pencegahan dan pengawasan yang ketat.
Ia juga melanjutkan, bahwa pemerintah telah menerapkan sistem MPC atau Monitoring Center of Prevention.”Jadi saya rasa MCP juga kan sudah mulai diterapkan di Kabupaten Kutai Timur. Ini tentu saya rasa tidak main-main pemerintahan dalam prosesnya,” tandasnya.
Menanggapi tentang keterlambatan Agus Riansyah mengatakan, “Nah soal misalnya ada keterlambatan yang bisa jadi itu ada faktor-faktor soal regulasi atau soal realisasi yang butuh tidak berimplikasi hukum,” katanya.
“Kan faktor pencegahan itu salah satunya adalah sebelum merealisasikan satu program dipastikan dulu betul-betul tidak menyisakan persoalan,” lanjutnya.
Kendati demikian ia menyampaikan bahwa dalam menjawab pertanyaan yang terkait dengan teknis wewenangnya ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dirinya yang secara lembaga berada di dalam DPRD juga beberapa kali memanggil pemerintah dalam pembahasan persoalan tersebut.
“Dan Alhamdulillah kan kita mendengarkan jawabannya. Namun ya terus kita berikan support, pressure. Agar supaya betul-betul pembangunan yang dibutuhkan masyarakat ini bisa cepat terrealisasi,” pungkasnya.ADV








