Internet Belum Menjangkau Seluruh Pelosok, Joni: Pemerintah Tidak Tinggal Diam
Sangatta, Citizens.co.id – Bidang pendidikan pasti memegang peranan penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat disetiap daerah. Semakin terpelajar masyarakat disuatu tempat, tingkat kesejahteraannya pun cenderung lebih tinggi.
Ketua DPRD Kutim, Joni, diwawancarai selepas melakukan upacara Hardiknas yang dilakukan 2 Mei kemarin di halaman kantor Bupati kutai Timur, menyampaikan apresiasinya pada para peraih prestasi yang mendapatkan pengahargaan langsung dari Bupati Kutim, Ardiansyah sulaiman, saat rangkaian upacara berlangsung.
Joni menyoroti program Merdeka Belajar dimana program tersebut sangat membawa dampak positif dan ia meyakini bahwa program tersebut turut menjadi faktor yang menjadikan peraihan juara lomba olimpiade dan sains yang diikuti oleh siswa-siswi Kutim meningkat dramatis.
Disisi lain, persoalan beberapa tempat yang ternyata belum terfasilitasi jaringan internet, Ketua DPRD Kutim, Joni, menyampaikan bahwa jaringan internet memang menjadi sesuatu yang wajib tersedia dalam menerapkan program Merdeka Belajar. Lantaran, kedepannya kegiatan face to face dalam belajar-mengajar mungkin sudah tidak ada lagi.
Joni menjelaskan bahwasanya pemerintah sudah siap dari segi anggaran untuk menerapkan penyediaan jaringan internet. Ia nengatakan, “Iya, ada itu. Setiap tahun kita anggarkan semua.”
Meskipun begitu, penggunaan anggaran untuk menyediakan fasilitas jaringan internet masih memerlukan waktu, lantaran berbagai hal mesti dilakukan dengan bertahap, dan anggaran yang digunakan pun harus diatur dengan sebaik mungkin.
“Memang tidak bisa sekaligus langsung ada beberapa tempat langsung bebas itu kan. Karena anggaran kita kan perlu diatur bagaimana bagusnya. Sehingga bisanya cuma bertahap. Misalnya 2024 ini sudah berjalan, mungkin 2025 selesai sudah,” pungkas Joni.
Joni pun berkata ia sadar bahwa penyediaan internet merupakan hal yang wajib bagi penerapan progran Merdeka Belajar, dan untuk itu pemerintah akan terus melakukan upaya untuk menyediakannya.
“Ya memang itu wajib, cuman kan melihat keadaan kita, keadaan kita kan yang dipedalamankan untuk merdeka belajar ini kan butuh sinyal ya. Cuman ini pemerintahan sudah tidak tinggal diam mengakses itu,” jelasnya.ADV
