Pemkab Kutim Terapkan MPC, Agusriansyah: Pemerintah Tidak Main-main

![]()
Sangatta, Citizens.co.id – Mengelola dan memanfaatkan anggaran belanja suatu daerah ataupun negara secara amanah, efektif dan efisien tentu merupakan kewajiban dari setiap pemerintahan. Menetapkan jumlah suatu anggaran dan target serapan pun bukan sebuah perkara yang mudah bagi sang pemengku jabatan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pun senantiasa berupaya mengelola dan menggunakan anggaran belanja dengan sebaik-baiknya dan seluruhnya untuk kepentingan masyarakat Kutai Timur.
Terkait data yang menunjukkan persentase yang masih terbilang minimal pada angka serapan anggaran tahun 2024 ini, Agusriansyah menekankan bahwa hal tersebut tak perlu dikhawatirkan. Hal tersebut karena berkaca dari tahun 2023 yang mengalami pola serupa, namun pada penghujung tahun persentase serapan anggaran mencapai angka 85%.
“Ya saya rasa sekarang kan terus berprogres, ya sebagaimana dulu dikhawatirkan teman-teman misalnya di tahun 2023, dikhawatirkan teman-teman realisasi itu akan persentasenya rendah, kan Alhamdulillah juga kita bisa lihat kan sampai ke 80-85% itu mampu terrealisasi di tahun 2023,” ujar Agusriansyah.
Agusriansyah menjelaskan bahwa sistem pelaksanaan realisasi anggaran berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Keuangan keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan juga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang mana mereka berperan dalam pencegahan dan pengawasan pada pemakaian anggaran belanja.
“Artinya, sistem pelaksanaan realisasi daripada pembangunan itu kan ada pengawasan, baik pengawasan dari BPKP, pengawasan dari BPK, termasuk pengawasan dari KPK dalam sisi pencegahan dan pengawasan,” tandasnya.
Ia juga melanjutkan bahwa Monitoring Center of Prevention juga telah diterapkan dalam pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang mana hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kutim tidak main-main dalam hal pengelolaan dan pemakaian anggaran.
“Jadi saya rasa MCP (Monitoring Center for Prevention) juga kan sudah mulai diterapkan di Kabupaten Kutai Timur. Ini tentu saya rasa tidak main-main pemerintahan dalam proses itu,” pungkasnya.ADV








