Agusriansyah Tak Pandang Pembangunan Yang Belum Terealisasi Sebagai Sebuah Kegagalan

Sangatta, Citizens.co.id – Meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia wilayah Kalimantan Timur tentu merupakan sebuah prestasi yang membanggakan.

Dalam pandangannya Agusriansyah sebagai anggota Komisi D DPRD Kutai Timur menyampaikan bahwa ia merasa bangga terhadap pencapaian yang positif tersebut dan ia berharap Pemkab Kutim dapat mempertahankan prestasi tersebut.

“Alhamdulillah, tentunya yang kita harapkan kan memang bagaimana terus mempertarungkan soal itu tanpa pengecualian,” ujarnya.

Agusriansyah juga berharap bahwa prestasi yang diraih tersebut dapat dijadikan motivasi untuk Pemkab Kutim meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat baik dari bidang infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana publik, maupun pembangunan sumber daya manusia.

“Namun ya tentu terus kita dorong pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan-pelayanan publik, baik dalam sisi pembangunan infrastruktur maupun dalam rangka pembangunan sumber daya manusianya,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengomentari tentang belum terealisasinya pembangunan beberapa fasilitas umum seperti masjid dan pasar, “itu bukan gagal, tapi mungkin ada pertimbangan teknis yang harus betul-betul detail,” ujarnya.

Agusriansyah juga menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika melakukan pembangunan fasilitas umum bukanlah hal yang aneh jika terjadi implikasi persoalan hukum. Ia menganggap bahwa hal itu merupakan sesuatu yang harus dilalui dan dipenuhi dalam prosesnya.

“Karena bicara pembangunan kan ada implikasi persoalan hukum, ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam proses,” tandasnya.

Dirinya juga menekankan kembali bahwa status pembangunan tersebut menurutnya belum bisa dikatakan gagal namun persoalan wewenang untuk mengklasifikasi lebih lanjut ia menyarankan untuk menanyakan langsung kepada dinas terkait.

“Nah itu mungkin perlu ditanyakan di dinas teknis, dinas terkait. Saya rasa itu tidak bisa dikategorikan gagal, mungkin belum berjalan dikarenakan faktor apa itu yang perlu diklarifikasi terhadap dinas terkait,” pungkasnya.ADV