Agusriansyah Minta Data Kebutuhan Sarana Prasarana Disdik Langsung Merujuk Pada Database Yang sudah Ada
Sangatta, Citizens.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berupaya meningkatkan kinerjanya untuk mensejahterakan masyarakat Kutim dalam berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan, politik, infrastruktur sampai pendidikan.
Lebih lanjut, Agusriansyah, anggota komisi D DPRD Kutim mengatakan bahwa saat ini dalam sistem pelaksanaan realisasi anggaran pembangunan, pihak BPKP, BPK , dan KPK juga dilibatkan dari sisi pencegahan dan pengawasan. Bahkan, pemerintah kini tengah menerapkan MPC atau Monitoring Center of Prevention.
“Artinya, sistem pelaksanaan realisasi daripada pembangunan itu kan ada pengawasan, baik pengawasan dari BPKP, pengawasan dari BPK, termasuk pengawasan dari KPK dalam sisi pencegahan dan pengawasan,” tuturnya.
“Jadi saya rasa MCP juga kan sudah mulai diterapkan di Kabupaten Kutai Timur. Ini tentu saya rasa tidak main-main pemerintahan dalam proses,” tambahnya.
Disisi lain, Agusriansyah juga mengatakan bahwa pihaknya tengah membantu untuk mendorong apa yang menjadi kebutuhan atas sarana dan prasarana yang tengah diidentifikasi oleh Dinas Pendidikan Kutim.
“Ya saya melihat dinas pendidikan kan terus melakukan mobilisasi dalam rangka untuk melakukan identifikasi database terhadap kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka untuk melakukan identifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana yang memang harus di-push untuk dibangun,” ujar Agusriansyah.
Agusriansyah pun membeberkan bahwa realisasi pembangunan sarana dan prasarana kepada pihak dinas pendidikan seperti ruang belajar, laboratorium dan UKS telah dilakukan. Dan hal-hal lain dikatakan Agusriansyah masih terus berproses.
“Dan alhamdulillah tahun kemarin saja begitu banyak ya, baik misalnya ruang belajar maupun misalnya yang terkait soal UKS laboratorium itu terus berproses,” katanya.
Agusriansyah menekankan kembali bahwa dirinya terus mendorong pihak terkait agar data yang akan diambil dari dinas pendidikan tidak diambil ketika baru akan diajukan, namun memang merujuk pada database yang sudah ada.
“Makanya sekarang ini Alhamdulillah kita sudah mem-push juga pihak terkait agar supaya datanya tidak diambil pada saat mau diajukan tapi memang databasenya sudah ada dan itu sudah lengkap ada memang Di oper kepada BAK, ada yang dibangun dalam bentuk bengkel, ada yang diberi dalam bentuk APBD,” pungkasnya.ADV
