Besarnya Anggaran Kutim Membuat Pelaksana Pembangunan Kekurangan SDM dan Kewalahan
Sangatta, Citizens.co.id – Asti Mazar, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) saat ini tengah menyoroti tentang beberapa pekerjaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur yang terlihat tidak berjalan.
Asti Mazar menyampaikan kepada tim media pada saat sebuah kesempatan wawancara, di mana saat ini memang banyak pekerjaan yang belum rampung diantaranya adalah proyek multiyears yang baginya merupakan sebuah catatan yang paling penting.
“Oh banyak yang tidak berhasil. Salah satunya multiyears kali ya. Multiyears yang menjadi catatan paling penting,” ujarnya.
Asti Mazar menuturkan bahwa dirinya bersama pihak DPRD lain telah telah melakukan inspeksi mendadak pada beberapa pekerjaan multiyears yang tidak berjalan. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga telah mendatangi KPK sebagai bentuk hati-hatian dalam menentukan langkah ke depan.
“Karena kemarin DPRD kan sudah sidak tuh, ada beberapa yang tidak jalan. Itu sangat disayangkan. Dan Kemarin kan kita DPRD kan, coba tuh DPRD yang mendatangi KPK, terkait MY (Multiyears) kan, karena kami takut melangkah. Apakah ini bisa dilanjutkan, (atau) Apakah tidak bisa dilanjutkan,” katanya.
Arti Mazar mengatakan bahwa menurut KPK DPRD Kabupaten Kutai Timur merupakan satu-satunya DPRD yang berani datang langsung ke pihak KPK dalam rangka pencegahan tindak pidana.
“Dan KPK menyampaikan kemarin satu-satunya DPRD yang berani datang ke KPK kemarin dalam rangka pencegahan ya, kan kami bertemunya kemarin divisi pencegahan tindak pidana korupsi. Nah itu salah satunya berkaitan dengan pekerjaan multiyears,” tuturnya.
Lebih lanjut, Asti Mazar juga menerangkan bahwa salah satu yang menjadi faktor keterlambatan bahkan berhentinya pekerjaan pembangunan multiyears di Kutim adalah terkait masalah Sumber Daya Manusia atau SDM yang kurang. Ia menuturkan bahwa salah satu hal yang harus dipenuhi dalam menjalankan pembangunan adalah memiliki personil yang bersertifikasi.
“Yang mereka sampaikan pasti terkait SDM. SDM mereka kurang. satu, personil mereka kurang. Saya bilang bagaimana caranya bisa menambah? ternyata mereka harus punya sertifikasi,” terangnya.
Dijelaskan pula olehnya bahwa anggaran Kutai Timur saat ini yang memiliki nilai yang sangat besar diduga menjadi salah satu penyebab pihak para pembangun mengalami kewalahan dalam menyediakan SDM untuk melaksanakan pembangunan.
“Harus mempunyai sertifikasi misalnya, dulu kita punya anggaran 3 triliun sekian, mereka mereka personilnya itu mungkin 9 (orang) cukup. Kalau dengan angka 9 (triliun) sekian ya pasti nggak cukup lah, kewalahan lah, dengan banyaknya program. (Bahkan) Ribuan program,” pungkasnya.ADV
