AdvertorialDPRD Kutai Timur

Agusriansyah Sebut Akan Perjuangkan Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Timur

Loading

Sangatta, Citizens.co.id – Agusriansyah Ridwan, Anggota Komisi D DPRD Kutim dalam sebuah sesi wawancara selepas mengikuti agenda Pengukuhan Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Kutai Timur, mengatakan bahwa ia memiliki tiga tagline dalam menjalankan tugasnya sebagai dewan.

Ketiga tagline tersebut merupakan misi yang ia pegang dan menjadi komitmen yang akan ia wujudkan bagi masyarakat yang ada di daerahnya. Ketiga misi itu adalah misi Persaudaraan, misi Kemanusiaan dan juga misi Integritas.

Agusriansyah menyebutkan bahwa dengan berpegang kepada tiga tagline tersebut yang telah ia miliki sejak menjadi anggota dewan, ia akan menyambut tantangan hadirnya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur baik dalam sisi kebijakan maupun sisi peningkatan SDA dan SDM.

“Tantangan ke depan dengan menjadinya IKN, saya rasa dengan tiga tagline yang saya miliki Sejak saya maju menjadi anggota dewan ini perlu dielaborasi dalam sisi kebijakan baik dalam sisi peningkatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia,” ujarnya.

Dalam rencananya, ia mengatakan bahwa ia akan mengupayakan dan memperjuangkan agar nantinya anggaran dapat digiring ke Kutai Timur, Berau dan Bontang sebagai bentuk pemerataan ekonomi dan pembangunan di Kaltim.

“Pasti diantaranya dalam bagaimana bantuan keuangan itu mampu kita komunikasikan, koordinasikan yang diperjuangkan agar supaya kedepan mampu kita giring anggarannya itu ke Kutai Timur, Berau dan Bontang,” tuturnya.

Agusriansyah juga mengungkapkan bahwa nantinya ketika ia telah duduk di dewan provinsi Kaltim, hal pertama yang akan ia lakukan adalah mencermati nomenklatur agar dapat memperjuangkan secara regulasi. Dan dalam posisinya sebagai pemerintah provinsi ia akan melihat apa saja yang dapat ia bantu dalam rangka pengembangan infrastruktur di Kalimantan Timur.

“Tentunya nantinya saat kita masuk yang paling pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan pencermatan terhadap nomenklatur, bahwa apa saja yang bisa diperjuangkan secara regulasi, apa saja yang bisa dibantu pemerintah provinsi dalam memikirkan pengembangan, sehingga infrastruktur dasar di Kalimantan Timur itu berjalan,” tandasnya.

Ia mencontohkan, “Listrik, air, itu ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan itu secara cepat,” pungkasnya.ADV

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button