Pemkab Kutim Gagas Ribuan Program, Asti Mazar Maklumi Timbulnya Kendala Di SDM
Sangatta, Citizens.co.id – Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kutai Timur sebagai Kabupaten Layak Anak, pemerintah Kutim senantiasa melakukan upaya terbaiknya untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan mendukung target nasional dalam penurunan angka stunting.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, yang juga diamanahi sebagai ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menggagas agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pihak-pihak terkait.
Ia menambahkan bahwa saat pihak DPRD membahas anggaran tentu saja tak sebatas pembahasan isu stunting. Namun ia menegaskan bahwa besarnya anggaran Kutim yang mencapai lebih dari 9 triliun merupakan amanah untuk menghadirkan manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat.
“Ya karena kalau kami nih kami DPRD membahas anggaran, bukan hanya masalah stunting tapi semua, kita bahas dan kita selalu meminta ini anggaran khususnya tahun 2024 itu sampai tembus di angka 9,1 triliun itu tiga kali lipat dari anggaran-anggaran yang sudah-sudah gitu,” tandasnya
Untuk itu, ia mengingatkan kembali bahwa jika setiap pihak yang terkait bisa melakukan koordinasi dengan baik, maka sepanjang memang ada niat dan kemauan dari masing-masing pihak, maka target tersebut pasti bisa dicapai.
“Jadi kalau berkaitan itu sepanjang memang ada niat dari pihak-pihak terkait, saya kira pasti bisa sebenarnya tinggal dikoordinasikan dengan baik saja,” ujarnya.
Dijelaskan olehnya bahwa jika tak terlebih dahulu menyatukan persepsi para pihak-pihak terkait, maka dikhawatirkan akan terjadi sikap saling lempar tanggung jawab bahkan lari dari tanggung jawab. Terlebih, mengingat bahwa Asti Mazar juga menjabat sebagai ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).
“Kalau tidak begitu ya saling melempar bola, saling lari daripada tanggung jawab, kadang-kadang karena kebetulan ketua LPAI-nya ini wakil ketua DPR, yasudah diserahkan ke LPAI saja, padahal tugasnya dinas terkait, gitu kan,” jelasnya.
Disisi lain, Asti juga mengomentari terkait program Multiyears yang saat ini mangkrak. Disebutkan olehnya salah satu yang merupakan faktor penyebabnya adalah kendala di SDM (Sumber Daya Manusia).
“Yang mereka sampaikan pasti terkait SDM. SDM mereka kurang. satu, personil mereka kurang. Saya bilang bagaimana caranya bisa menambah? ternyata mereka harus punya sertifikasi,” terangnya.
Ia menambahkan, “Harus mempunyai sertifikasi misalnya, dulu kita punya anggaran 3 triliun sekian, mereka mereka personilnya itu mungkin 9 (orang) cukup. Kalau dengan angka 9 (triliun) sekian ya pasti nggak cukup lah, kewalahan lah, dengan banyaknya program. (Bahkan) Ribuan program,” sambungnya.ADV
