Sangatta, Citizens.co.id – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, yang juga sebagai ketua LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia) terus berupaya mewujudkan Kutim sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
Asti menuturkan bahwa ia akan segera adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai tindak lanjut dan juga berencana mengundang berbagai pihak terkait untuk turut hadir dalam RDP tersebut.
“Ya mungkin di situ nanti kita akan mengundang dari pihak kepolisian, Kapolres Kutai Timur, kemudian juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga kemudian bagian hukum dan sebagainya nanti ya,” ujarnya.
Dengan mengundang setiap pihak yang terkait, harapannya setiap pihak dapat memahami apanyang menjadi tugasnya masing-masing dalam rangka pemenuhan hak anak dan wujudkan Kutim menjadi Kabupaten Layak Anak.
“Disitu kita akan menyampaikan mungkin menyatukan persepsi sama-sama. Apa tugas LPAI, apa tugas polres, apa tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ketika ada hal-hal (tak diinginkan) dalam (waktu) kedepan, kita ya dalam masyarakat itu terjadi dalam rangka pemenuhan hak-hak anak kita perlindungan anak-anak kita,” tuturnya.
Asti juga menjelaskan, bahwa ia tak ingin RDP tersebut kehadirannya diwakilkan, lantaran akan berpotensi terjadi lempar tanggung jawab. Untuk itu penting baginya untuk sama-sama dapat menyamakan persepsi dalam RDP tersebut.
“Karena jangan sampai nanti ketika ada masalah biasanya itu saling lempar bola, ya saling melempar tanggung jawab. Nah nanti kita akan menyamakan persepsi sama-sama ini tugas LPAI ini tugas polres, ini tugas dari dinas terkait,” terangnya.
Ia melanjutkan, “Membuat insya Allah kesepakatan bersama MOU yang akan kita sepakati juga dalam rapat tersebut,” paparnya.
Asti menambahkan, bahwa dalam rangka mewujudkan target nasional penurunan angka stanting hingga 14%, menurutnya hal tersebut dapat terwujud jika melihat besaran anggaran Kabupaten Kutai Timur.
“Insya Allah selagi ada kemauan pasti ada jalan ya. Jadi Kabupaten Kutai Timur ini kan lagi gede-gedenya anggaran ya. Sebenarnya dari niatnya aja lagi,” kata Asti.
Kendati demikian, Asti mengaku bahwa fokus DPRD tentu tidak terbatas pada isu stunting saja. Namun besarnya anggaran tahun 2024 menjadi alasan untuk bersikap optimis dapat merealisasikan berbagai program-program pemerintah Kutim.
“Ya karena Kalau kami nih Kami DPRD membahas anggaran, bukan hanya masalah stunting tapi semua, kita bahas dan kita selalu meminta ini anggaran khususnya tahun 2024 itu sampai tembus di angka 9,1 triliun itu tiga kali lipat dari anggaran-anggaran yang sudah-sudah, gitu,” pungkasnya.ADV
