Sangatta, Citizens.co.id – Agusriansyah, Anggota komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur mengomentari pandangan tentang masih minimnya angka realisasi anggaran pembangunan tahun ini yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur, Agusriansyah mengatakan bahwa hal itu masih dalam progres dan tidak perlu dikhawatirkan.
“Ya saya rasa sekarang kan terus berprogres, ya sebagaimana dulu dikhawatirkan teman-teman misalnya di tahun 2023, dikhawatirkan teman-teman realisasi itu akan persentasenya rendah, kan Alhamdulillah juga kita bisa lihat kan sampai ke 80-85% itu mampu terrealisasi di tahun 2023,” tuturnya.
Agusriansyah mengatakan bahwa sistem pelaksanaan realisasi pembangunan berada di bawah pengawasan BPKP, BPK, termasuk pengawasan KPK. Oleh sebab itu dalam sistem tersebut peran dalam sisi pencegahan dan pengawasan telah dilakukan dengan ketat.
Ia juga melanjutkan, bahwa pemerintah telah menerapkan sistem MPC atau Monitoring Center of Prevention.”Jadi saya rasa MCP juga kan sudah mulai diterapkan di Kabupaten Kutai Timur. Ini tentu saya rasa tidak main-main pemerintahan dalam prosesnya,” tandasnya.
Dilain pihak, Agusriansyah juga menanggapi tentang agenda Halal Bihalal Akbar yang diadakan beberapa waktu lalu oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, 11 Mei lalu.
Dalam komentarnya, ia mengatakan, “Alhamdulillah sebagai sekretaris KKSS (Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan) dengan pelaksanaan halal bihalal ini tentu harapan kita adalah dalam rangka kita bagaimana agar supaya merekatkan silaturahmi sebagai 24 pilar yang ada di Sulawesi Selatan,” katanya.
Agusriansyah melanjutkan, “Tentunya kita apresiasi panitia yang sudah melaksanakan tugas namun tidak lain tidak bukan bahwa hari ini kita melaksanakan sekaligus konsolidasi bahwa ini mendekati Pilkada jangan sampai ada gesekan-gesekan yang tidak menguntungkan pembangunan dan wilayah kita,” sambungnya
Agusriansyah menegaskan bahwa tidak perlu terjadi adanya gesekan yang merugikan apalagi memecah-belah, karena perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi merupakan hal yang wajar.
“Soal perbedaan pilihan itu adalah soal hak asasi dan merupakan hal yang sudah niscaya tidak perlu (bergesekan) kalau perlu hak asasi itu sama-sama kita yakini siapapun yang terpilih nantinya itu insya Allah yang terbaik buat Kabupaten Kutai Timur,” terangnya.ADV
