Sangatta, Citizens.co.id – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar berencana akan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai tindak lanjutnya dalam komitmennya memenuhi dan menjaga hak anak di Kabupaten Kutai Timur.
Lebih lanjut, terkait komitmennya dalam turut mendukung program nasional menurunkan angka stunting hingga 14%, ia menekankan bahwa hal tersebut tentu saja bisa diwujudkan selama ada kemauan dan niat yang kuat karena saat ini pemerintah memiliki anggaran yang cukup besar.
“Insya Allah selagi ada kemauan pasti ada jalan ya. Jadi Kabupaten Kutai Timur ini kan lagi gede-gedenya anggaran ya. Sebenarnya dari niatnya aja lagi,” paparnya.
Disisi lain, Asti Mazar juga menyoroti tentang adanya program-program pemerintah yang saat ini belum juga kunjung rampung, yang diantaranya merupakan proyek Multiyears yang saat ini dalam penilaiannya menjadi catatan penting.
“Oh banyak yang tidak berhasil. Salah satunya multiyears kali ya. Multiyears yang menjadi catatan paling penting,” tandasnya.
Ditambahkannya, bahwa pihak anggota DPRD Kutim sudah melakukan inspeksi dadakan (sidak) pada proyek-proyek multiyears yang saat ini diketahui tidak berjalan. Ia mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut.
“Karena kemarin DPRD kan sudah sidak tuh, ada beberapa yang tidak jalan. Itu sangat disayangkan. Dan Kemarin kan kita DPRD kan, coba tuh DPRD yang mendatangi KPK, terkait MY (Multiyears) kan, karena kami takut melangkah. Apakah ini bisa dilanjutkan, (atau) Apakah tidak bisa dilanjutkan,” ujar Asti.
Asti Mazar menegaskan bahwa dirinya adalah salah satu orang yang menemani Ketua DPRD Kutim dan anggota DPRD lain dalam pertemuan dengan pihak KPK dalam rangka pencegahan timbulnya tindak pidana akibat proyek yang tak berlanjut tersebut.
“Dan saya salah satu orang yang salah satu anggota DPRD termasuk ketua DPR yang ikut dalam pertemuan itu,” katanya.
Asti Mazar menuturkan bahwa KPK menyatakan bahwa pihaknya adalah satu-satunya DPRD yang berani mendatangi langsung pihak KPK. Hal tersebut dilakukannya dalam rangka berkaitan penelusuran pekerjaan Multiyears.
“Dan KPK menyampaikan kemarin satu-satunya DPRD yang berani datang ke KPK kemarin dalam rangka pencegahan ya, kan kami bertemunya kemarin divisi pencegahan tindak pidana korupsi. Nah itu salah satunya berkaitan dengan pekerjaan multiyears,” pungkasnya.ADV
