Sangatta, Citizens.co.id – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Asti Mazar, sekaligus Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya mewujudkan Kutim sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
Asti Mazar menuturkan bahwa segera ia akan mengadakan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pihak-pihak terkait yang diinisiasi oleh pengurus LPAI Kutim sebagai tindak lanjut atas komitmennya.
“Yah ini yang nantinya insya Allah mudah-mudahan tindak lanjut dari pertemuan itu kita akan adakan rapat dengar pendapat permintaan dari pengurus LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia) untuk mengundang pihak-pihak terkait,” kata Asti.
Pada agenda tersebut, ia berencana mengundang serta pihak kepolisian atau Kapolres Kutim, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan juga pihak-pihak dari sisi hukum lainnya.
“Ya mungkin di situ nanti kita akan mengundang dari pihak kepolisian, Kapolres Kutai Timur, kemudian juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga kemudian bagian hukum dan sebagainya nanti ya,” tandasnya.
Asti mengatakan bahwa ia bermaksud menyatukan persepsi setiap pihak dalam agenda Rapat Dengar Pendapat tersebut agar setiap pihak memahami apa yang menjadi tugasnya masing-masing dalam menjalankan pemenuhan dan perlindungan hak anak.
“Disitu kita akan menyampaikan mungkin menyatukan persepsi sama-sama. Apa tugas LPAI, apa tugas polres, apa tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ketika ada hal-hal (tak diinginkan) dalam (waktu) kedepan, kita ya dalam masyarakat itu terjadi dalam rangka pemenuhan hak-hak anak kita perlindungan anak-anak kita,” pungkasnya.
Disisi lain, Asti Mazar juga mengatakan bahwa dalam rangka mengejar target nasional penurunan angka stunting ia mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Kutai Timur memiliki anggaran yang besar dan yang diperlukan saat ini adalah niat yang serius dalam mewujudkannya.
“Insya Allah selagi ada kemauan pasti ada jalan ya. Jadi Kabupaten Kutai Timur ini kan lagi gede-gedenya anggaran ya. Sebenarnya dari niatnya aja lagi,” ujarnya.
Asti menyampaikan bahwa kendati anggota DPRD memiliki anggaran yang besar pada tahun 2024 ini, namun isu yang dibahas DPRD bukan hanya terkait stunting.
“Ya karena Kalau kami nih Kami DPRD membahas anggaran, bukan hanya masalah stunting tapi semua, kita bahas dan kita selalu meminta ini anggaran khususnya tahun 2024 itu sampai tembus di angka 9,1 triliun itu tiga kali lipat dari anggaran-anggaran yang sudah-sudah gitu,” tukasnya.
Ia menekankan bahwa anggaran yang besar tersebut haruslah terserap maksimal dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dan jika tidak sampai ke masyarakat hal tersebut menandakan bahwa pemerintah tidak cukup bekerja dengan baik.
“Nah kalau itu tidak sampai ke masyarakat kan berarti DPRD, Bupati, wakil bupati, itu kan berarti enggak kerja gitu, apalagi dinas-dinas terkait,” paparnya.ADV
